Catatan Bagindo Yohanes Wempi

PEMERINTAHAN Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman pada akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2015-2020 disinyalir penuh dengan masalah, terutama berkaitan dengan kesejahteraan pegawai / masyarakat, penanganan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19) yang tidak direalisasikan dengan baik, dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tidak terealisasi serta hutang terhadap rekanan konttraktor yang konon mencapai puluhan milyar rupiah untuk membangun Infrastruktur yang tidak efesien.

Belum lagi sinyalemen koordinasi serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Padang Pariaman tidak berjalan. Dalam hal ini, tak ayal, dalam pengalokasian anggaran ada dinas yang dapat anggaran ratusan milyar rupiah dan ada dinas yang tidak ada kegiatan. Tidak itu saja yang terjadi, ada satu OPD yang dalam beberapa bulan ganti kepala berkali-kali. Memprihatikan memang!

Suasana carut-marut keadaan Pemkab Padang Pariaman tersebut penulis ungkapkan kepada Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Padang Pariaman Adib Alfikri dalam suatu diskusi di rumah dinasnya setelah ia dilantik Gubernur Sumbar, Jumat 25 September 2020 sore. Adib mengundang dan mengajak penulis berdiskusi serta meminta pendapat tentang apa yang akan dia lakukan di Pemkab Padang Pariaman selama 71 hari masa jabatannya.

Dalam diskusi tersebut penulis menyampaikan, jika berani melakukan perubahan dalam 71 hari ke depan tentu akan sangat mulia di mata masyarakat. Jika terobosan ini bisa dilakukan, maka Bang Adib (panggilan khas sewaktu di KNPI) akan dikenang selama-lamanya oleh masyarakat Padang Pariaman sebagai pjs bupati yang berhasil dan berani.

Apa itu? Antara lain melakukan pembentukan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021 pro-kesejahteraan masyarakat dan perbaikan Infrastruktur umum nagari-nagari secara adil. Caranya, ajak Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga legislatif melahirkan kebijakan umum anggaran / prioritas platform anggaran sementara (KUA/PPAS) 2021 dengan APBD yang menganggarkan kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pegawai menjadi 100% yang selama ini hilang atau dipotong 70% dari biasanya. Selain itu, menaikkan tunjangan guru / pegawai honor serta – jangan lupa - menaikkan tunjangan untuk masyarakat seperti guru mengaji, garin, imam, khatib dan ninik mamak. Tunjangan / honor ini sangat mereka butuhkan, terlebih saat ekonomi susah saat pandemik covid-19.

Berikutnya, alokasikan anggaran / dana pokir Pimpinan dan Anggota DPRD semaksimal mungkin untuk perbaikan Infrastruktur umum seperti prasarana jalan dan jembatan, jaringan irigasi serta fasilitas umum lainnya di korong-korong dan nagari. Meski demikian, jangan lupa memaksimalkan anggaran untuk penanggulangan, pengobatan dan perbaikan ekonomi dampak pandemi covid-19.

Selain mengarahkan APBD 2021 untuk pro kesejahteraan rakyat, lakukan pembenahan internal birokrasi seperti mengingatkan masing-masing OPD melaksanakan tupoksi sesuai peraturan daerah (perda), melakukan rapat koordinasi secara teratur, komunikasi dan realisasikan hak dan tugas nagari sesuai dengan standar undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Dalam diskusi tersebut penulis dan Bang Adib menyepakati empat poin tugas yang perlu diselesaikan. Yaitu sukses penangulangan pandemi covid-19 hingga Padang Pariaman jadi zona hijau, sukses menyusun APBD 2021 pro kesejahteraan masyarakat, realiasikan tupoksi birokrasi yang harmonia dan berkinerja baik serta sukses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 berkualitas.

Alhamdulillah…, itu poin-poin penting yang kami rumuskan dalam masa kepemimpinan Bang Adib selaku pjs bupati untuk perbaikan Pemkab Padang Pariaman. Dengan demikian, ke depan keberhasilan ini akan dilanjutkan oleh bupati dan wakil bupati yang baru hasil pilkada 2020 – walaupun, menurut penulis, dari 3 kandidat pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang tampil sekarang tidak nampak rumusan tersebut dalam visi dan misi mereka untuk perbaikan Padang Pariaman.

Paslon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dalam pilkada 2020 yang tampil terkesan masih terjebak dengan visi dan misi serta program unggulan dalam keadaan Padang Pariaman baik-baik saja, keadaan tidak pandemik covid-19. Dalam hal ini, sebagaimana kata orang bijak "lain penyakit yang diderita oleh Padang Pariaman, lain pula obat yang ditawarkan paslon saat kampanye".

Namun, ada keyakinan penulis, jika Pjs Bupati Padang Pariaman Adib Alfikri mampu melahirkan dan membuat perubahan sebagaimana dijelaskan di atas, maka setelah Ali Mukhni - Suhatri Bur kembali bertugas pasca cuti atau kepala daerah yang menang dilantik nanti, mereka mendapatkan Pemkab Padang Pariaman dalam kondisi baik yang bisa dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya sampai 2014. [*]