Zainal SSTPi: dari Nakhoda Kapal Menjadi Nakhoda Nagari

0

KEHIDUPAN memang penuh misteri. Tidak seorang pun yang dapat menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagai umat manusia kita hanya bisa berencana, namun Allah Yang Mahakuasa yang menentukan. 

Hal seperti ini juga dirasakan oleh Zainal, putra asli dari Ampalu Tinggi kelahiran 14 April 1974, yang memulai karirnya sebagai seorang nakhoda kapal.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) tahun 1994, Zainal memutuskan untuk berlayar pada kapal Kusuma Bina Nusa. Setahun kemudian ia melamar ke perusahaan luar negeri, yaitu kapal Jepang dengan nama Jaya Bintang Samudra hingga tahun 2002. 

Selanjutnya, tahun 2005, ia melamar ke perusahaan asing lain pada kapal Sun Yu Maru 12 dengan rute banyak negara. Di antaranya Singapura, Irlandia, Canada, Brazil. Peru, Amerika Latin dan terakhir ke Sukumaru, Spanyol

Zainal berkisah, selama menjalani profesi sebagai nahkoda kapal banyak tantangan yang dihadapinya. Ketika membawa sebuah kapal, maka keselamatan seluruh penumpang menjadi tanggungjawabnya. Ia bahkan pernah membawa rombongan Bupati Muslim Kasim beserta tamu-tamu besar lainnya.

“Tidak hanya bertanggungjawab atas keselamatan penumpang, tantangan lain yang dihadapi ketika berlayar adalsh kesolitan tim dan persamaan tujuan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menguasai diri dan sampai tujuan dengan selamat. Hal penting lain yang menjadi tantangan saat membawa kapal adalah kondisi cuaca yang tidak dapat ditebak dan kondisi keadaan mesin.” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Jumat (19/6/2020).

Suami dari Syofwi Helmina ini juga mengatakan keberaniannya dalam mengendarai kapal karena sudah memiliki sertifikat Mualim Perikanan Laut (MPL) sehingga ia tidak canggung lagi untuk mengarungi samudra dengan kapalnya meskipun tetap saja memliki resiko yang besar. 

Tahun 2004, Zainal memutuskan berhenti menjadi nahkoda kapal, Pria 46 tahun ini memutuskan untuk menjadi tenaga honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman sebagai nahkoda kapal pengawas perikanan.

“Setelah memutuskan untuk meninggalkan dunia perkapalan saya memilih untuk mnjadi tenaga honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai nahkoda kapal pengawas perikanan Kabupaten Padang Pariaman.  Dua tahun menjadi tenaga honorer, pada tahun 2006 saya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,” katanya menerangkan.

Bapak dari dua anak ini juga menyebutkan, pada tahun 2008 ia ditugaskan belajar di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta hingga tamat tahun 2013 dengan gelar Sarjana Sains Terapan Perikanan (SSTPi). Setelah menyelesaikan studi, ia kembali ke Dinas Perikananan dan Kelautan di mana sebelumnya ia pernah menjadi ajudan bupati dan ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah.

Pada tahun 2015 Zainal dimutasi ke Kecamatan sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di Batang Gasan. Setahun setelah itu ditunjuk menjadi Penjabat Walinagari Malai V Suku Timur dan pada tahun 2018 terpilih menjadi Walinagari Lareh Nan Panjang Selatan.

“Banyak perbedaan yang saya rasakan ketika menjadi nahkoda kapal dengan menjadi nahkoda nagari. Ketika menjadi nahkoda kapal runag lingkup yang harus dipertanggungjawabkan hanya sekitaran kapal saja seperti keselamatan penumpang selama perjalanan, kesolitan tim, dan keadaan cuaca selama berlayar dan hal itu terlihat langsung. Berbeda dengan ketika menjadi walinagari di mana tanggungjawabnya lebih besar karena satu nagari harus dihandle secara langsung dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang permasalahan yang terjadi,” ulas Zainal.

Selama menjadi sebagai Walinagari Lareh Nan Panjang Selatan banyak prestasi yang diraih Zainal. Di antaranya Pelunasan PBB tahun 2018, Nagari terbaik UPK tahun 2018, pada tahun 2019 meraih Piagam maghrib berjamaah dari KUA Kecamatan VII Koto dan terpilih sebagai Nagari Sadar Hukum dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM pada tahun 2019.

“Alhamdulillah, selama dua tahun menjabat sebagai Walinagari Lareh Nan Panjang Selatan beberapa prestasi telah kami raih. Ini berkat kerjasama semua pihak, baik walikorong yang merupakan perpanjangan tangan walinagari ke masyarakat serta pihak lainnya, ” ucapnya

Walinagari yang memiliki prinsip hidup berbuatlah sebaik mungkin karena apa yang ditanam itu yang akan dituai ini juga menyampaikan tantangan terbesar selama menjabat sebagai walinagari adalah pada saat merebaknya kasus covid-19, terutama pada saat pembagian bantuan langsung tunai (BLT)  di mana ia pernah dituduh tidak adil dalam pembagian bantuan ini.

“Tantangan terbesar yang saya rasakan selama menjadi walinagari  pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), terutama waktu pembagian BLT, saya pernah dituduh tidak adil dalam pembagian bantuan ini. Karena pada dasarnya relialisasi penyaluran bantuan ini berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga diperlukan sosialisasi atas ketidakpahaman masyarakat tersebut,” katanya lagi.  (R/Mila/ZT)


Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top