Batang Anai, CanangNews – Masyarakat Kasang, Kecamatan Batang Anai, menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam meggerakkan perekonomian masyarakat melalui program padat karya pasca penanganan Covid-19.
Dalam pelaksanaan monitoring bantuan tersebut, Kamis (18/6/2020) , Kabid. Pemukiman Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Iriani, MT mengatakan, monitoring dan evaluasi kegiatan BSPS dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR ini dilakukan di Nagari Kasang.
Kegiatan monitoring juga diikuti Yunasrun Bakri ST. ME selaku Tim Teknis BSPS Kabupaten Padang Pariaman.
Iriani MT menambahkan, bantuan rumah swadaya ini diserahkan kepada 6 nagari, yaitu Kasang, Katapiang, Guguak Kuranji Hilir, Kuranji Hilir, Pilubang dan Parikalintang.
"Pada tahap I tahun 2020 ini Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan alokasi BSPS sebanyak 230 unit rumah untuk 230 kepala keluarga (KK) tersebar di beberapa nagari dan kecamatan ."ujarnya.
Bantuan yang diterima, lanjut Iriani, berupa peningkatan kualitas rumah tidak layak huni masing-masing berupa bahan bangunan senilai Rp15 juta ditambah dengan upah tenaga kerja sebesar 2,5 juta rupiah. Bantuan disalurkan melalui rekening bank kepada penerima bantuan dan tukang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.
"Sedangkan untuk tahap II Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan BSPS lagi untuk 180 KK dengan komposisi bahan dan upah yang sama seperti bantuan tahap I yang sekarang ini sedang dilaksanakan verifikasi faktual oleh Koordinator Fasilitator (Koorfas) bersama Tim Fasilitator Lapangan (TFL) yg ditunjuk oleh SNVT Penyediaan Perumahan Sumatera Barat."sambungnya
Ia juga menerangkan, terhadap data-data calon penerima bantuan by name by address (BNBA) yang diusulkan oleh walinagari akan diproses dalam waktu dekat. Verifikasi dan validasi data dapat selesai dilaksanakan dan proses penyaluran bantuan untuk tahap II dapat segera direalisasikan.
"Bantuan rehab rumah tidak layak huni ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan eendah (MBR) bersifat stimulan atau pemancing, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan harus ada swadaya dari masyarakat, baik berupa tenaga kerja (upah) atau pun bahan bangunan," katanya. .
Iriani pun menyebutkan, dalam pelaksanaan di lapangan bantuan ini mendapat tanggapan dan respon positif dari masyarakat dengan memberikan swadaya yang cukup besar.
Bantuan dengan tipikal peningkatan kualitas) ini, ulas dia, nyatanya terealisasi berupa pembangunan baru. Artinya, bantuan yang bersifat pancingan ini mendapat respon bagus dari masyarakat dengan besarnya swadaya dari untuk menyelesaikan rumah mereka hingga jadi layak huni.
Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni ketika menerima laporan tentang kemajuan bantuan rumah swadaya ini menyatakan, dengan bantuan stimulan ini semakin mendorong semangat "badoncek dan sato sakaki" dari dunsanak para penerima bantuan.
"Mengingat masyarakat Padang Pariaman masih banyak yang membutuhkan program bantuan yang seperti ini, kita harapkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR semakin banyak memberikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) ini untuk Kabupaten Padang Pariaman di masa yang akan datang," ujarnya. (R/ZT)
