PARIAMAN,Canangnews----- Ada total 825 surat suara rusak yang dimusnahkan di Kantor KPU Pariaman, Selasa (26/6/2018) siang.
Ketua KPU Pariaman, Boedi Satria menjelaskan, pemusnahan surat suara yang rusak ini dilakukan dalam rangka transparasi kepada masyarakat, dalam hal ini warga Pariaman.
"Warga Pariaman tak usah ragu-ragu terkait dengan adanya surat suara rusak, atau sudah dicoblos sebelumnya. Karena sudah kami musnahkan semuanya," paparnya di sela pemusnahan.
Ia menjelaskan, surat suara dimasukkan ke golongan rusak di antaranya karena kotor, robek, tercoret, hingga tulisan tidak lengkap. Ia menjelaskan juga, surat suara dianggap rusak apabila terdapat indikasi pengarahan ke salah satu calon di dalamnya.
"Pada prinsipnya kita semua menjaga agar pelaksanaan Pilkada serentak ini berjalan lancar dan baik tanpa kendala. Dari KPU Pariaman kami menghancurkan surat suara rusak tersebut untuk menjaga pilkada lancar," urai dia.
Ketua KPU Boedi Satria mengatakan masyarakat yang tidak memiliki e-ktp namun masuk dalam DPT bisa memilih apabila telah menerima C6.
Boedi berasumsi sangketa Pilkada dapat muncul jika jarak suara hanya di bawah 900 di antara dua pasangan calon yang jarak suaranya saling mendekati atau beda tipis.
Ketua Panwaslu Pariaman, Elmahmudi mengungkapkan ada 7 Fariabel dari 15 indikator, potensi kerawanan jumlah pelanggaran dalam Pilkada di 4 Kecamatan Kota Pariaman di tingkat TPS.
Di antaranya, Ada pemilih yang belum terdaftar di DPT kemudian adanya pemilihan tambahan dan kelebihan surat suara 2,5% dari jumlah surat suara.
"Selanjutnya pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun di hari pemilihan ia kehilangam hak pilh, contoh ia telah berubah profesi seperti TNI, Polri atau meninggal dunia," ulasnya.
Selanjutnya ulas Elmahmudi, kesalahan pendistribusian C6 contoh di daerah perbatasan dengan daerah tetangga.
"Pemilih disabilitas juga dapat memicu kerawanan contoh di hari pencoblosan, sudah dipastikan tidak bisa hadir di TPS karena kondisinya, jika tidak di jemput ke rumah," katanya lagi.
Selanjutnya TPS yang dekat dengan Posko pemenangan Paslon yang dapat menimbulkan kasus Money politik.
termasuk mobilisasi massa. "Selain itu Ketersediaan logistik terkait dengan pemilih tambahan, jika ada lebih dari 20 orang/TPS juga akan memunculkan kerawanan," tutur Elmahmudi.
Sementara Senator DPD RI Leonardy Harmainy menyampaikan, berdasarkan laporan dari pihak penyelenggara dan Polres Pariaman bahwa hingga hari ini Pilkada Pariaman masih berada dalam tingkat kondusif.
"Dengan harapan kotak TPS itu hingga akhir sore hari jelang pencoblosan kotak dan surat suara sudah sampai di 155 TPS dan petugas telah siap sedia dengan peralatan yang dibutuhkan pada saat pencoblosan," tutur Leo.
Ia berharap kepada ASN di lingkungan masyarakat supaya menjaga netralitasnya, jangan jadi pemicu suasana jadi gaduh, sehingga suasana kondusif tadi menjadi terganggu.
"Kemudian netralitas TNI, Polri dan tentunya juga masyarakat dalam artian mereka ini akan boleh juga mengawasi Pilkada namun tidak boleh melakukan tindakan," ulasnya.
Karena jika masyarakat melakukan tindakan akan dapat memunculkan anarkisme. "Jadi jika menemukan pelanggaran dalam Pilkada maka harus melaporkannya pada pihak yang berwenang dalam penindakan," ungkapnya.
Seterusnya ia juga berharap pada tim sukses dan relawan, jangan hanya karena Pilkada rusak persahabatan dan silaturrahmi. (ad/man)
