Header Ads

jasa

Ikuti Training di Korsel, Kadisdukcapil Fadhly Pastikan Standar Pelayanan Tetap Berjalan Sesuai SOP

Muhammad Fadhly S AP MM

Padang Pariaman, CanangNewsKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman Muhammad Fadhly S AP MM memastikan standar pelayanan tetap berjalan seperti biasa sesuai SOP (standar operasional prosedur –red) meskiipun dirinya sedang mengikuti training (pelatihan/kursus singkat) di Seoul, Korea Selatan. Pasca keberangkatan Kepala Dinas mengikuti training, pelaksana harian dijabat oleh Sekretaris Dinas, Drs Martoni.

Dalam wawancara via pesan media sosial, Selasa (23/5/2017), Fadhly menjelaskan, Dinas Dukcapil akan bisa berjalan _on the track_ sesuai SOP karena telah dilatih untuk itu.

"Instrumennya pun sudah tersedia dan tim kerja kami sudah dilatih sampai kepada hal-hal detail. Saya juga bisa melakukan pemantauan jarak jauh, baik via CCTV maupun kinerja para operator dari laporan-laporan hasil pekerjaan mereka berdasarkan user id masing-masing, " ungkap Mantan Kabag Humas itu.

Hal yang mungkin menjadi keluhan bagi masyarakat, tulisnya, adalah menunggu penandatanganan basah karena itu sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi ini juga telah diatur dengan SOP, bahwa pelayanan tunda di saat Kepala Dinas berhalangan akan dikirimkan via pos ke alamat rumah masing-masing (delivery service) dengan semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Dinas dengan rata-rata kunjungan 200 pelayanan setiap hari ini juga menyediakan layanan pengaduan pada SMS nomor 08116943000 dan Layanan Telepon pada 0751 93399. Masyarakat dapat memanfaatkan sarana ini untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya pengurusan masyarakat yang datanya masih di perantauan, sementara sudah berdomisili kembali di kampung halaman, Dinas akan membantu memfasilitasi porses pindahnya.

Disinggung mengenai training ke Seoul, Korea Selatan, Fadhly menyebutkan, keikutsertaannya pada training ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang memberikan kesempatan kepada 10 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia. Di antaranya Kabupaten Padang Pariaman, Belitung, DKI Jakarta, Kabupaten Bandung dan Kota Semarang.

"Kami mengikuti Training Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) and Nasional Identity Management System, e-Learning Course and e-Govenrment. Training ini dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pencatatan sipil dan penerapan identitas tunggal yang saat ini telah berjalan yaitu KTP Elektronik. Banyak pengalaman yang bisa dijadikan pembanding untuk menjadi lebih baik dari negara-negara lain," tulis Fadhly panjang lebar.

Pada kesempatan terpisah, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menjelaskan, ini adalah penghargaan pemerintah atas prestasi pelayanan yang berkesinambungan dan pihaknya mendorong semua aparatur untuk meningkatkan kompetensi diri agar dapat bekerja secara profesional. Tidak cukup hanya dengan diklat (pendidikan dan pelatihan – red) penjenjangan, diklat teknis lain harus diikuti, apalagi yang berstandar internasional dan dibiayai oleh Bank Dunia serta perguruan tinggi Korea Selatan seperti yang diikuti Fadhly sekarang.

“Sesuai Renstra (Rencana Strategis) Kabupaten Padang Pariaman, kita harus terus membenahi kualitas data kependudukan menuju e-Government yang lebih nyata dan mendukung Padang Pariaman sebagai Smart_Region.
Saat ini Dinas Kependudukan telah melangkah kepada fase ketiga, yaitu pemanfaatan data kependudukan bagi kepentingan publik dan pembangunan khusunya dalam pengambilan kebijakan. Dua fase sebelumnya adalah fase pendataan penduduk dan fase peningkatan kualitas data penduduk yang saat ini terus berjalan karena perkembangannya yang sangat dinamis.

Pada fase pemanfaatan data kependudukan, Dinas Dukcapil telah menyediakan Data Warehouse yang telah siap digunakan.

Dinas Dukcapil menghimbau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain agar membangun aplikasi dalam setiap pelayanan baik internal maupun untuk masyarakat sehingga bisa tersambung dengan data kependudukan apabila layanan tersebut membutuhkan elemen data kependudukan.


"Kita akan terus melalukan percepatan untuk _e-Government_ pada tingkat lokal di Kabupaten Padang Pariaman dengan basis data kependudukan," papar Fadhly menutup percakapan melalui pesan media sosial. (h/zast) 

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh Leontura. Diberdayakan oleh Blogger.